Kemenhub Terbitkan Permen No 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan

Foto mainsepeda.com

 

JAKARTA, Terrant.id – Meningkatnya kesadaran publik akan kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat, memicu peningkatan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi utamanya di perkotaan dalam dua dasawarsa terakhir.

Sepeda tak sekadar digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kebugaran, tetapi sekaligus juga alat transportasi untuk bekerja. Pemerintah kota-kota di berbagai negara di dunia kemudian memfasilitasinya dengan menyediakan ruang bagi para pesepeda di jalan raya berupa infrastruktur jalur khusus sepeda. Tak terkecuali di Indonesia.

Penggunaan sepeda di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat. Masyarakat di seluruh dunia lebih memilih bepergian menggunakan sepeda ketimbang moda transportasi umum guna menghindari penularan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2), virus penyebab Covid-19.

Seiring perubahan tren gaya hidup masyarakat global ini, kasus kecelakaan para pesepeda pun cenderung mengalami tren peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi di masa pandemi Covid-19.

Mengutip data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), kecelakaan yang melibatkan pesepeda di kota Jakarta di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan hingga 1.000 persen atau 10 kali lipat.

Sementara komunitas pesepeda pekerja di Indonesia, Bike to Work (B2W),   mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2020, terdapat 29 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda.  Akibat kecelakaan lalu lintas, 58 persen atau 17 pesepeda meninggal dunia.

 

Permenhub Keselamatan Pesepeda

Meningkatnya kasus kecelakaan pesepeda terutama belakangan ini, mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang khusus mengatur soal keselamatan pesepeda yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (Peremenhub) Nomor 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Lajur khusus sepeda di kota Surabaya. (Foto: kumparan.com)

Regulasi yang merupakan turunan dari UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu, khususnya Pasal 62 dan 106, diterbitkan pada 14 Agustus 2020. Penerbitan Permenhub No 59/2020 yang sudah diundangkan pada 25 Agustus 2020 itu guna mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan pengguna sepeda di jalan.

Dalam Permenhub itu disebutkan bahwa sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan (Pasal 2 ayat 1).  Dalam Pasal 2 ayat 2, persyaratan keselamatan operasional sepeda yang harus dipenuhi meliputi; spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, dan pedal.

Standar keselamatan kelengkapan sepeda itu dijabarkan dalam Pasal 3:

  1. Spakbor sepeda yang beroperasi di jalan harus mampu mengurangi percikan air ke arah belakang dan memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
  2. Bel berfungsi menghasilkan bunyi, baik bersumber dari listrik maupun getaran.
  3. Sistem rem merupakan rangkaian untuk memperlambat dan menghentikan laju sepeda. Rem paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai besarnya beban.
  4. Lampu yang dimaksud adalah alat memancarkan cahaya yang dipasang secara permanen maupun sementara di bagian belakang dan depan sepeda.
  5. Alat pemantul cahaya berwarna merah dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm sampai 90 cm di atas permukaan jalan atau di bawah sadel.
  6. Alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning dipasang di jari-jari sepeda pada kedua sisi roda.
  7. Pedal digunakan sebagai alat kayuh untuk menggerakan laju sepeda.

Pedal harus dilengkapi alat pemantul cahaya berwarna merah atau kuning pada bagian atas dan bawah permukaannya.

 

Selain kelengkapan alat penunjang keselamatan yang wajib dilengkapi, sepeda yang dioperasikan di jalan juga harus berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 6 mengatur soal ketentuan pesepeda.

  • Pesepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi ketentuan:
  1. Pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya
  2. Menggunakan alas kaki
  3. Mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus sepeda
  4. Menggunakan sepeda secara tertub dengan memerhatikan keselamatan pengguna jalan lain
  5. Memberikan prioritas pada pejalan kaki
  6. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain, dan
  7. Membawa sepeda dengan penuh konsentrasi
  • Selain harus memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1), pesepeda juga dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.

Pasal 8 mengatur soal larangan yang tidak boleh dilanggar pesepeda di jalan, yaitu:

  1. Dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan
  2. Mengangkut penumpang, kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda
  3. Menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik saat berkendara
  4. Menggunakan payung saat berkendara
  5. Berdampingan dengan kendaraan lain
  6. Berkendara dengan berjajar lebih dari 2 sepeda

Permenhub No 59 tahun 2020 ini juga mengatur soal pesepeda bagi penyandang disabilitas dan fasiltas pendukung berupa lajur sepeda. Pasal 11 ayat (4) menyebutkan bahwa lajur sepeda yang dibangun harus memenuhi persyaratan: keselamatan, kenyamanan dan ruang bebas gerak individu, dan kelancaran lalu lintas. (Hasanuddin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *