Pandemi Covid-19, Manajemen Grage Mall Diduga Abaikan SE Menaker

Grage Mall, Cirebon. (Foto: cirebonbribin.com)

 

CIREBON, Terrant.id – Sejumlah karyawan Grage Mall, mendatangi kantor UPTD Pengawas Ketenagakerjaan se-Wilayah III Cirebon, Kamis (17/9/2020).

Didampingi kuasa hukum dari kantor pengacara Aji Halim Rahman, SH, MH & Partner, mereka melayangkan surat laporan tentang dugaan pelanggaran upah yang dilakukan pihak manajemen Grage Mall, PT MPI, selama masa pandemi Covid-19.

Dalam surat laporan pengaduan yang dibacakan Aji Halim Rahman, para karyawan PT MPI itu mengaku selama pandemi Covid-19 sebagian dari mereka ada yang dirumahkan dan sebagian lagi ada yang tetap bekerja.

Bagi karyawan yang dirumahkan, PT MPI memberikan upah sebesar 20%. Sedangkan bagi yang masuk sesuai jadwal, upah yang diberikan sebesar 30%. Besaran upah itu, dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa ada kesepakatan bersama dengan pihak pekerja.

Aturan sepihak soal besaran upah itu diniai memberatkan karyawan. Namun saat melakukan audiensi dengan perusahaan, mereka malah menerima SP-3. Beberapa hari kemudian, mereka dipanggil. Pihak perusahaan lalu memberikan dua opsi; mengundurkan diri atau di-PHK.

Status para karyawan itu kini tidak jelas. Mereka masuk dan absen, tetapi tidak diperkenankan melakukan pekerjaan.

Menurut Aji Halim Rahman, selain melanggar ketentuan tentang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam kasus ini pihak perusahaan (PT MPI) juga telah melanggar SE Menaker No M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Dalam SE Menaker yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia tersebut, memang diatur soal pengupahan terkait Covid-19. Hanya saja, sebagaimana disebutkan dalam SE Menaker itu, perubahan besaran upah dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

“Dalam kasus para karyawan PT MPI selaku perusahaan pengelola Grage Mall, perubahan besaran upah pekerja ditentukan secara sepihak,” kata Aji Halim Rahman.

“Kami selaku pengacara ingin mengetahui klarifikasi dari perusahaan terkait status karyawan yang sudah tidak boleh lagi bekerja, tapi surat pemberhentian kerja oleh perusahaan juga tidak ada. Ini menjadi kerugian bagi klien kami karena mereka butuh kepastian hukum sebagai karyawan yang telah bekerja puluhan tahun di perusahaan tersebut. Kalau sudah tidak diperkenankan lagi, maka segera lah memberikan penjelasan dengan status mereka,” Aji Halim Rahman menambahkan. (Fadlil Kaafi/Hasanuddin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *